Penguatan Ketahanan Pangan: Wajah Nyata Kepedulian Pemerintah Daerah Hulu Sungai Tengah

BORNEO24JAM.COM-Sebagai wujud pemerintahan yang tanggap dan santun, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus memperkuat ketahanan pangan masyarakat melalui pembinaan, pemberian bantuan, hingga penyelenggaraan pasar murah di berbagai wilayah.

Ketahanan pangan bukanlah sekadar angka yang tertulis rapi di dalam laporan tahunan, bukan pula sekadar grafik naik turun yang dipresentasikan dalam rapat-rapat resmi. Ia adalah denyut kehidupan yang sederhana namun sangat menentukan: asap tipis yang mengepul dari dapur-dapur rumah warga saat air mendidih, bunyi sendok yang beradu dengan piring kala makan pagi, dan rasa hangat yang hadir di meja makan keluarga. Di situlah ketahanan pangan menemukan maknanya yang paling nyata.

Baca Juga

Rakerkab KONI HST 2025: Bupati Dorong Tata Kelola Olahraga yang Profesional dan Berkelanjutan

24 Des 2025

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), persoalan pangan tidak ditempatkan sebagai isu teknis yang selesai dengan dokumen dan seremonial. Ia menjadi tanggung jawab moral yang melekat pada setiap denyut kebijakan pemerintah daerah. Bagi Pemkab HST, pangan adalah soal martabat. Ia menyangkut apakah seorang anak bisa berangkat ke sekolah tanpa perut kosong, apakah seorang ibu bisa memasak tanpa kecemasan, dan apakah seorang ayah bisa bekerja tanpa dibayangi rasa takut tak mampu memberi makan keluarganya.

Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, fluktuasi harga bahan pokok kerap menjadi beban yang paling berat dirasakan masyarakat kecil. Kenaikan harga beras, minyak goreng, dan gula bisa mengubah seluruh perhitungan rumah tangga.

Di titik inilah Pemerintah Kabupaten HST memilih untuk tidak berdiri sebagai penonton. Mereka turun langsung ke lapangan, menyusun strategi, dan melaksanakan langkah-langkah nyata.

Bupati HST Buka Ekspos Indeks Ketahanan Pangan dan Peta Kerentanan Pangan 2025, di Hotel Aeris Banjarbaru

Baca Juga

PKK HST Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program Pokok

01 Apr 2026

Salah satu wujud paling konkret dari komitmen tersebut adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang secara konsisten digelar di berbagai kecamatan dan desa. Program ini dirancang bukan sebagai kegiatan simbolik, melainkan sebagai instrumen nyata untuk menjaga stabilitas pasokan dan daya beli masyarakat. Melalui GPM, jarak antara kebijakan dan kenyataan dipersempit, bahkan dihapuskan.

Bagi masyarakat, GPM bukan sekadar pasar sementara. Ia menjadi “ruang aman” untuk berbelanja kebutuhan pokok tanpa rasa takut akan lonjakan harga. Bagi pemerintah, ia menjadi sarana mendengar langsung denyut kehidupan rakyat, melihat apa yang benar-benar dibutuhkan, dan merasakan sendiri dampak dari kebijakan yang telah diambil.

Momentum Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-45 menjadi panggung refleksi sekaligus penguatan komitmen tersebut. Pada 16 Oktober 2025, Lapangan Dwi Warna Barabai tak sekadar menjadi ruang publik, melainkan menjelma menjadi simbol kehadiran negara. Sejak pagi buta, warga berdatangan dengan langkah pelan namun penuh harap. Sebagian membawa tas belanja kain yang telah dipakai bertahun-tahun, sebagian lagi datang membawa kupon di tangan, menggenggam erat seolah tak ingin hilang.

Tidak ada jarak antara pejabat dan rakyat. Tidak ada panggung tinggi yang memisahkan. Yang ada adalah antrean panjang yang tertib, wajah-wajah yang sabar, dan suasana yang hangat meski matahari mulai meninggi. Di sanalah kebijakan berubah menjadi pengalaman manusiawi.

Di antara kerumunan itu, berdirilah Siti (42), seorang ibu rumah tangga yang tinggal tak jauh dari pusat kota. Bagi Siti, kegiatan ini bukan acara seremonial. Ini adalah peristiwa penting dalam hidup sehari-harinya.

“Kalau ada pasar murah seperti ini, rasanya lebih tenang. Uang belanja bisa dihemat, anak-anak tetap bisa makan dengan layak, dan kami tidak terlalu khawatir soal isi dapur,” ujarnya pelan.

Tangannya mengatur rapi beras, minyak goreng, dan gula ke dalam tas belanja. Benda-benda sederhana itu baginya adalah simbol rasa aman.

Di balik tertibnya antrean dan ramainya pembeli, ada kerja sunyi yang jarang terlihat. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) HST menjadi tulang punggung penggerak. Mereka bekerja dari jauh hari sebelum tenda-tenda itu berdiri: menyusun perencanaan, memetakan kebutuhan, menghitung volume stok, dan mengatur jadwal distribusi.

Mereka tidak bekerja sendiri. Sinergi dengan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Bulog, pelaku UMKM, distributor, dan agen LPG bersubsidi membuat roda program ini terus berputar. Masing-masing pihak memegang peran krusial dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

Di balik meja-meja distribusi, para petugas bekerja hampir tanpa jeda: memeriksa kualitas barang, memastikan timbangan akurat, mencatat jumlah yang keluar, dan menjawab pertanyaan warga dengan sabar. Semua berlangsung dalam ritme sunyi namun penuh makna.

Kepala DKPP HST, M. Afni Hidayat, menegaskan bahwa GPM adalah bagian dari strategi panjang, bukan sekadar respons sesaat.

“Ini bukan program yang lahir karena panik. Ini bagian dari langkah besar pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan, mengendalikan inflasi, dan memastikan masyarakat merasa terlindungi, terutama saat momen-momen rawan seperti akhir tahun dan hari besar keagamaan,” tegasnya.

Menurutnya, ketahanan pangan adalah sistem yang harus utuh. Tidak cukup hanya menjual barang murah. Harus ada jaminan ketersediaan stok di hulu, kelancaran distribusi di tengah, dan perlindungan daya beli di hilir.

Dari sisi pengendalian harga, Kepala Dinas Perdagangan HST, Irfan Sunrko, mengungkapkan bahwa transparansi adalah prinsip yang tidak bisa ditawar.

“Kami ingin masyarakat melihat langsung prosesnya. Daftar harga kami pasang terbuka. Stok kami catat terbuka. Semua bisa dipantau,” ujarnya.

Koordinasi dengan produsen dan distributor dilakukan secara terjadwal. Pemerintah daerah membantu menutup selisih harga melalui dukungan operasional agar pedagang kecil tidak tertekan. Bagi Pemkab HST, menjaga iklim usaha tetap sehat sama pentingnya dengan menjaga daya beli masyarakat.

“Kami memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Pedagang tetap bisa hidup, masyarakat tetap bisa membeli. Di situlah keseimbangan kami jaga,” tegas Irfan.

Transparansi ini bukan hanya soal administrasi. Ia membangun kepercayaan publik. Masyarakat tidak lagi merasa curiga. Mereka melihat sendiri bagaimana harga ditetapkan, bagaimana stok dikelola, dan bagaimana pemerintah hadir secara nyata.

GPM di HST berkembang menjadi lebih dari sekadar pasar. Ia menjadi ruang sosial yang hidup. Di antara antrean, terdapat canda, tawa kecil, dan percakapan ringan yang menumbuhkan rasa kebersamaan.

Aparat melayani bukan dengan wajah kaku, melainkan dengan senyum. Bagi mereka, yang dilayani bukan angka dalam daftar penerima, tetapi sesama warga yang berhak mendapatkan perlindungan.

Seorang pedagang lokal mengaku bahwa keikutsertaannya dalam GPM mengubah cara pandangnya.

“Biasanya kami hanya dilihat sebagai penjual. Tapi di sini kami merasa jadi bagian dari solusi,” ujarnya.

Dinas Perdagangan Hulu Sungai Tengah Gelar Pasar Murah, Hadirkan Beragam Bahan Pokok Untuk Warga Barabai

Catatan Dinas Perdagangan HST menunjukkan bahwa hingga awal Desember 2025, GPM telah terlaksana sebanyak 32 kali dan menjangkau 11 kecamatan. Namun angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada dapur-dapur yang tetap mengepul, anak-anak yang bisa makan lebih layak, dan keluarga yang bisa menyisihkan sedikit uang untuk kebutuhan lainnya.

Kegiatan ini tidak terkonsentrasi di pusat kota. Justru daerah-daerah pinggiran menjadi prioritas. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa jarak geografis tidak menjadi penghalang bagi hak dasar warga untuk mendapatkan pangan.

Menjelang akhir tahun, rangkaian operasi pasar kembali dirancang. Tiga komoditas strategis beras, gula, dan minyak goreng menjadi fokus utama. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap potensi lonjakan harga yang kerap terjadi saat momentum liburan dan hari raya.

Dalam ekosistem ketahanan pangan, peran pengawasan tidak bisa ditawar. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), BPOM, Satgas Pangan, serta unsur TNI-Polri menjadi garda terdepan dalam memastikan distribusi pangan berjalan adil dan aman.

Mereka turun langsung ke pasar tradisional, memeriksa gudang penyimpanan, hingga menelusuri jalur distribusi. Tujuan mereka satu: memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan sepihak melalui praktik penimbunan atau permainan harga.

Langkah-langkah ini sering kali tidak terlihat masyarakat. Namun justru dalam kerja sunyi inilah negara benar-benar hadir—bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan.

Pada akhirnya, ketahanan pangan bukan soal berat timbangan atau jumlah liter dalam kemasan. Ia adalah soal rasa aman yang tumbuh perlahan di hati masyarakat. Rasa bahwa ada yang menjaga, ada yang peduli, dan ada yang bekerja di balik layar.

Di Hulu Sungai Tengah, rasa aman itu dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Dari tangan petugas yang memastikan timbangan akurat. Dari pengemudi truk yang menempuh jalan panjang agar beras tiba tepat waktu. Dari petugas lapangan yang berdiri sejak pagi hingga sore tanpa banyak terlihat.

Dari Barabai, dari pasar rakyat, dari antrean sederhana, tumbuh pelajaran besar: pembangunan bukan tentang megahnya bangunan, tetapi tentang kenyang dan tenangnya hati rakyat.

Ketika dapur rakyat tetap mengepul, ketika anak-anak berangkat ke sekolah tanpa lapar, ketika para ibu bisa menyiapkan hidangan tanpa kecemasan, maka di situlah makna pemerintahan yang sesungguhnya hadir.

Ketahanan pangan, pada akhirnya, bukanlah sekadar program. Ia adalah wajah kepedulian yang hidup, berdenyut, dan menyala di tengah kehidupan masyarakat Hulu Sungai Tengah.

(mask95).